DPRD Batanghari, Tidak Dibenarkan Pungut Uang Komite

BATANGHARI- Komisi I DPRD Batnghari segera memanggil ketua komite  SMA 1 batanghari dan kepala sekolah. Terkait punggutan uang komite melalui wali murid. yang dilaporkan wali murid kepada komisi 1. Pemanggilan ketua komite dan Kepala Sekolah sendiri akan dilakukan oleh komi

Komisi I DPRD Batanghari dalam waktu dekat ini.
“Dalam minggu ini juga kita akan segera memanggil ketua komite dan pengurus komite.” Kata Ketua komisi 1 DPRD Batanghari Abutsiantoni ketika dikonfirmasikan sejumlah wartawam  kemarin Rabu (17/02)
Dikatakan Politisi partai Hanura ini, pemanggilan ketua komite sendiri untuk meminta keterangan terkait pungutan uang komite yang dilakukan itu dengan besaran Rp70 ribu per siswa.
Dikatakan Abut, punggutan yang diterapkan tersebut bertentangan dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas dan Permendiknas No 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan dasar. Pada pasal 9 ayat 1 Permendiknas No 44 di bunyikan bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
“ Dalam UU No 20 maupun Permendiknas No 44 tidak dibenarkan adanya pungutan jenis apapun di sekolah negeri. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana,” Terang Abut.
Dikatakan Abut, para pelaku yang terlibat dalam pungutan bisa dijerat dengan Pasal 423 KUHP. Ancaman pasal ini enam tahun penjara. Pelaku pungutan juga bisa dikenakan UU Tipikor. Ancaman hukumannya paling singkat 4 tahun dan denda Rp.1 Milliar.
Lebih lanjut dikatakan Abut, alasan punggutan uang komite yang dilakukan itu untuk keperluan pembangunan dan rehap sekolah itu salah, sebab untuk melakukn rehap sekolah atau sejenisnya itu pihak sekolah harus mengajukan ke Diknas.
“Kita ada APBD jadi jika ada kerusakan sekolah pihak sekolah harus mengusulkan ke Diknas, untuk pembangunan rehab sekolah dengan dana APBD “ujarnya.
Dirinya menyayangkan atas kejadian punggutan uang komite terhadap wali murid, sebab pungutan uang komite itu tidak di benarkan, sebab tidak semua wali murid setuju atas punggutan yng dilakukan apalagi dengan alasan yang tidak jelas.

Oleh: Syahreddy Jurnalis

Iklan