Dewan Sebut Pungli Langgar UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sikdiknas dan Permendiknas No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Smbangan Biaya Pendidikan Pada Datuan Dasar

BATANGHARI– DPRD Batanghari menolak penerapan pungutan uang komite yang selama ini diberlakukan masing-masing sekolah di wilayah Batanghari. Pungutan uang komite melalui wali murid dinilai dewan hanya kedok untuk mencari keuntungan. Dewan mendesak praktik illegal tersebut segera dihentikan karena telah bertentangan dengan UU.

Ketua Komisi I DPRD Batanghari, Abut Siyantoni mengaku telah mendapat beberapa pengaduan terkait adanya pungutan uang komite kepada wali murid. Pungutan uang komite diadukan lantaran telah memberatkan para orang tua murid.

“ Kita mendapat laporan kalau wali murid SMA 1 Batanghari dipungut Rp.70 ribu per bulan. Mereka sangat keberatan dengan pungutan itu,” Kata Abut Siyantoni.

Politisi Hanura ini menyebut pungutan yang diterapkan tersebut bertentangan dengan UU No 20 tahun 2003 tentang sikdiknas dan permendiknas No 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan dasar. Pada pasal 9 ayat 1 Permendiknas No 44 dibunyikan bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

“ Dalam UU No 20 maupun permendiknas No 44 tidak dibenarkan adanya pungutan jenis apapun di sekolah negeri. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana,” Terang Abut.

Dikatakan Abut, para pelaku yang terlibat dalam pungutan bisa dijerat dengan Pasal 423 KUHP. Ancaman pasal ini enam tahun penjara. Pelaku pungutan juga bisa dikenakan UU Tipikor. Ancaman hukumannya paling singkat 4 tahun dan denda Rp.1 Milliar.

Abut memastikan akan memanggil pihak sekolah dan ketua komite sekolah yang memberlakukan pungutan dengan kedok uang komite. Pemanggilan ini bertujuan guna memastikan apakah pengaduan dari wali murid benar atau tidak.

“ Akan Kita panggil, Kita mau mendengar seperti apa penjelasan mereka terhadap pungutan itu,” beber Abut.

Gusdi, Ketua Komite SMAN 1 Batanghari membenarkan penerapan uang komite terhadap para wali murid yang bersekolah di SMA Negeri 1 Batanghari. Jumlah uang komite sebesar Rp.70 ribu perbulan.

“ Itu memang benar. Jauh sebelum saya menjadi Ketua Komite, sudah ada juga pungutan uang komite,” sebutnya.

Gusdi sendiri sangat keberatan kalau uang itu dikatakan pungutan liar. Uang komite murni hasil kesepakatan para wali murid, Sama sekali tidak ada unsur paksaan. “ Bagi wali murid yang tidak mampu tentu tidak ikut menyumbang,” sebutnya.

Menurut Gusdi, Uang komite yang dikumpulkan dari wali murid selama ini digunakan untuk membiayai guru honor yang tidak teranggarkan dalam APBD Batanghari. Sebagian lagi digunakan untuk membantu pembangunan infrastruktur SMA 1 Batanghari.

“ Guru di SMA 1 Batanghari sekarang ini banyak yang kurang. Demi kebaikan anak-anak terpaksa digaji guru honor untuk mengejar ketertinggalan,” ungkap Gusdi.

Hafid, Kepala SMA 1 Batanghari mengakui adanya pungutan dana komite di sekolah yang dipimpinnya. Dana tersebut dipungut setiap bulan dengan besaran Rp.70 ribu per siswa. “ Memang benar ada uang komite Rp.70 ribu persiswa, yang megang duitnya pihak komite,” sebutnya.

Hafid menyebut kalau uang komite yang dikumpulkan tersebut memang benar digunakan untuk membiayai honor guru SMA Negeri 1 Batanghari. Soalnya, di SMA 1 terdapat puluhan guru honor yang penggajiannya tidak tercover melalui dana BOS maupun dalam APBD Batanghari. “ Kita memang kekurangan puluhan guru, Kekurangan guru kita tutupi dengan guru honor yang dibiayai komite,” ucapnya.

Hafid sendiri menolak ikut bertanggung jawab terhadap pungutan uang komite tersebut. Masalahnya, uang pungutan itu murni hasil kesepakatan wali murid. Pengelolaan uang komite juga tidak melibatkan dirinya, Melainkan ditangani langsung oleh komite SMA Negeri 1 Batanghari. “ Itu murni urusan komite, mereka yang menyepakati dan mengelola uangnya,” tandasnya.(red)

Oleh: Syahreddy Jurnalis

Iklan