Pemda Batanghari Optimis Raih WTP Tahun Ini

Dokumen Aset Dana BOS Telah Diperbaiki

 

BATANGHARI Pemda Batanghari memasang target untuk meraih kembali predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI yang lepas pada tahun lalu. Dokumen aset dana bos yang menjadi pemicu laporan keuangan daerah (LKD) Pemda Batanghari menurun ke opini wajar dengan pengecualian (WDP) telah tuntas diperbaiki.

Kabag Keuangan Setda Batanghari, M.Azan mengakui kalau Pemda Batanghari tengah memasang target untuk mengembalikan prestasi raihan opini WTP pada pemeriksaan LKD tahun ini. Bentuk keseriusan Pemda untuk meraih kembali WTP dengan memperbaiki seluruh dokumen yang menjadi catatan BPK-RI pada tahun lalu.

“ Target opini WTP dari BPK-RI sudah tidak bisa ditawar, Kita serius untuk mengembalikan prestasi WTP yang pernah Kita raih dua tahun lalu,” Kata M.Azan kemarin.

M.Azan menyebut, kegagalan Pemda Batanghari mempertahankan opini WTP pada tahun lalu dikarenakan adanya penambahan komponen penilaian dari BPK-RI. BPK ketika itu memasukkan aset dana bos yang bersumber dari dana pusat dalam komponen pemeriksaan.

Kebijakan BPK ini membuat Pemda Batanghari kelabakan. Masalahnya, aset yang didanai dana BOS sama sekali belum pernah diinventarisir Bagian Aset Setda Batanghari. Aset yang bersumber dari dana BOS ini juga tidak pernah dilaporkan kepala sekolah kepada UPTD Kecamatan maupun Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“ Aset yang bersumber dari dana BOS langsung disalurkan ke sekolah, UPTD dan Dinas Pendidikan saja tidak pernah diberi tahu. Makanya, Kita sangat kesulitan melakukan pendataan,” ungkap Azan.

Azan menjelaskan, seluruh dokumen aset yang bersumber dari Dana BOS sudah tuntas dirampungkan. Dengan tuntasnya permasalahan aset tersebut, Pemda Batanghari sangat yakin akan mampu meraih kembali opini WTP yang sempat lepas dari genggaman.

“ Penyebab kegagalan Pemda Batanghari meraih WTP pada tahun lalu hanya gara-gara aset dana BOS. Sekarang sudah tidak ada masalah. Kita yakin akan meraih WTP tahun ini,” tegas Azan.

Terhitung sejak 1 Februari 2016, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap pengelolaan keuangan Pemda Batanghari tahun anggaran 2015. Masa pemeriksaan pendahuluan BPK-RI akan berakhir pada 29 Februari 2016.

“ Setelah pemeriksaan pendahuluan ini, Kita akan segera menyiapkan LKD. Paling lambat 31 maret sudah harus diserahkan ke BPK-RI. LKD inilah yang akan diperiksa BPK-RI untuk menentukan opini apa yang pantas diberikan,” tandas Azan.

Deni Eko Purwanto, Kabag Aset Setda Batanghari mengatakan, seluruh aset yang bersumber dari dana BOS sudah rampung diinventarisir dan diregistrasi. Aset dana bos tersebut tersebar di 265 sekolah. Seluruh aset itu sudah masuk dalam daftar buku induk aset milik Pemda Batanghari.(red)

Oleh: Syahreddy Jurnalis

Iklan