Masyarkat, Kapan Batanghari Kita Maju?

BATANGHARI- Kabupaten Batanghari merupakan Kabupaten yang tertua dalam wilayah Provinsi Jambi dibandingkan kabupaten/kota lainnnya. Namun juga Batanghari juga ketinggalan pembangunannya dari kabupaten-kabupaten yang lebih muda dari Batanghari.

Seluruh masyarakat Bumi Serentak Bak Regam berharap Batanghari yang memasuki usia yang cukup matang yakni 67 tahun bisa lebih maju lagi disegala lini.
Erpan warga Tembesi kepada  wartawan jambidaily.com  meyebutkan, majunya suatu daerah itu semuanya bermuara dari seorang pemimpin, baik itu eksekutif maupun legislatif.

Karena hubungan anatara eksekutif dan legislatif dalam sistem pembangunan daerah memliki hubungan saling mengikat satu sama lain. ” Legislatif selain sebagai lembaga perwakilan rakyat yang resmi, juga sebagai mitra kerja eksekutif dalam merumuskan rancangan pembangunan daerah. Kedua lembaga in memiliki posisi yang sejajar,” Ungkap Erpan.

Untuk menjaga keseimbangan antara pemerintah daerah dan legislatif, maka dibuat aturan-aturan yang memnbedakan tugas dan fungsi, serta batasan kewenangan masing-masing lembaga ini. Hal ini dibuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan kekuasaan sebagai lembaga repersentatif rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun yang jadi pertanyaan selama ini apakah tugas-tugas legislatif dan eksekutif selama sudah sesuai apa yang diharapkan rakyat Batanghari. ” Apakah mereka sudah penuhi semua harapan rakyat Bumi Serentak Bak Regam,” Ujarnya.

Hari berganti hari, tahun berlalu. Namun apakah pelaksanaan pemerintah daerah yang dijalankan kedua lembaga ini sudah menghasilkan tren memuaskan? Bilapun ada hanya sebatas pembangunan fisik semata, sementara pembangunan karakter manusia tidak menunjukkan progress memuasakan. Masih banyak persoalan di masyarakat hingga kini belum tuntas, bahkan terksesan setengah-tengah. ” Seperti mana kita ketahui masih segudang persoalan yang belum tuntas. Dan ini tugas kedua lembaga ini. Dan sangat menyedihkan Kabupaten Batanghari kota tertua yang belum maju-maju juga,” Sebut Alim warga Marosebo Ulu.

Banyak masyarat menilai, otomoni yang seharusnya untuk pembangunan masyarakat luas, ternyata tidak dimamfaatkan dengan sungguh-sungguh. Justru sering terjadia kelalaian dalam mengaplikasikan anggaran. Eksekutif dan legislatif diduga berlomba-lomba menghabiskan anggaran demi keuntungan golongan.

Penyelewenagan anggaran oleh oknum-oknum pelaksana pembangunan daerah sangat ironis bila bila dibandingankan cita-cita dari otonomi dan reformasi birokrasi. Banyak sudah masyarakat mendengar, membaca, dan melihat dari berbagai media tentang eksekutif dan legislatif tersandera oleh kasus korupsi anggaran daerah. Kanaifan dan ketulusan masyarakat terhadap mereka-meraka dimamfaatkan demi kekayaan pribadi dan golongan semata.

Alim juga menyebutkan, kepentingan masyarakat cebndrung dikesampingkan. Jika hal ini terus terjadi, otonomi daerah yang digadang-gadangkan menjadi pola demokrasi daerah dan percepatan pembangunan daerah hanya akan menjadi mimpi-mimpi indah belaka.

Oleh: Syahreddy Jurnalis Batanghari

Iklan