Lima Tahun Ini Penilaian Dewan

BATANGHARI –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Batanghari menyampaikan, bahwa Visi “Bangun ekonomi rakyat lanjutkan pembangunan dengan iman dan pemerataan” (Berlian) yang telah ditetapkan menjadi 5 (lima) misi pembangunan kabupaten Batanghari tahun2011-2016belum mampu dijalankan maksimal dan terkoneksi oleh seluruh Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah kabupaten Batanghari. Sebagaimana yang telah diatur dalam Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tersebut.Kesimpulan ini disampaikan Anggota DPRD Batanghari, Supriadi ST, saat membacakan Rekomendasi DPRD kabupaten Batanghari atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari periode 2011-2016, pada siding paripurna di gedung DPRD Batanghari, Jum’at (29/1) pecan kemarin.Dalam rekomendasi DPRD tersebut, Supriadi memaparkan, DPRD Batanghari memberikan rekomendasi kepada bupati Batanghari untuk menindaklanjuti catatan-catatan kritis dari masing-masing Komisi guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan.Baik itu Bidang Hukum dan Pemerintahan yang meliputi SKPD, seperti Dinas Kesahatan, Dinas Pendidikan, BKPPD, BKBPP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, KPDE dan Kesbangpol Batanghari.Kemudian Bidang Ekonomi dan Keuangan, diantaranya mendorong pemerintah Batanghari bersama jajarannya turun tangan menyelesaikan dugaan penanaman perkebunan sawit di kawasanMinapolitan yang dilakukan oleh perusahaan yangberaktivitas di kecamatan Pemayung, kabupaten Batanghari dan mendorong pemerintah Batanghari untuk memperketat pengeluarana izinprinsip yang akan membuka lahan perkebunan diwilayah Batanghari. Mendorong Pemkab Batanghari melalui Tim pengawasan dan pembinaan perizinan perkebunan untuk secepatnya menginventarisasi persoalan-persoalan lahan perkebunan yang berada di kawasan HGU tidak lagi beraktivitas di wilayah Batanghari diusulkan dicabut dan dikembalikan kepada masyarakat. Mendorong penyelesaian secara komprenhensif dan procedural sengketa lahan dan tapal batas lahan yang melibatkan wargaSAD dengan sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang beraktivitas di wilayah Batanghari. Mendorong Pemkab Batanghari melalui Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan BPPKP melaksanakan amanah UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terkait kelompoktani diwajibkan berbadan hokum dan menata kembali keberadaan kelompok tani di Batanghari.Mendorong Pemkab Batanghari untuk meningkatkan hubungan koordinasi antara Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan BPPKP dalam memberdayakan kinerja penyuluh lapangan yang selama ini dibawah BPPKP Batanghari. Mendorong Pemkab Batanghari melalui Dinas Pertanian dan lembaga teknis lainnya meningkatkan optimasi lahan pertanian. Mendorong Pemkab Batanghari secepatnya mengambil alih melalui proses hibah terhadap rumah potong hewan (RPH)  dari provinsi Jambi ke Pemkab Batanghari, agar bisa memberikan pemasukan PAD yang selama ini nol kontribusi.Mendorong Pemkab Batanghari melaluiDinas Perindagkop Batanghari memproses penyerahan asset pusat berupa pasar yang berlokasi di kecamatan Batin XXIV dan Mersam ke Batanghari dan mendorong Pemkab Batangharimenata kembali pengelolaan keuangan daerah yang berbasis actual sehingga bisa kembali meraih predikat opini WTP dari BPK.Selanjutnya di Bidang Pembangunan yang meliputiDinas Perkotaan, Dinas ESDM, Bgaian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dinas Sosnakertrans, BLHD, Disporapar, Dinas PU, Bagian Pembangunan Setda Batanghari dan BPBDBatanghari,” beber Supriadi, kemarin.

Ole Syahreddy Jurnalis Batanghari

Iklan